-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Jembatan Aspirasi yang Runtuh: Skandal Rp. 242 Miliar dan ‘Bencana’ Etika di DPRD Magetan
MAGETAN (DIROAMA) – Sesuatu yang seharusnya menjadi jembatan bagi harapan rakyat, justru berubah menjadi jalan pintas menuju kerangkeng besi. Perkara dugaan penyimpangan dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020–2024 kini telah mencapai titik didih. Pada Kamis (23/4/2026), Kejaksaan Negeri Magetan mengambil langkah tegas: menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk Ketua DPRD…
-
Menakar Risiko “Ruang Gelap” Pengelolaan RSUD Bojonegoro: Miliaran Rupiah Mengalir Tanpa Payung Hukum Bupati
BOJONEGORO (DIORAMA) – Dibalik megahnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Bojonegoro, tersimpan celah regulasi yang menganga. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Timur No: 57.B mengungkap fakta mengejutkan: tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bojonegoro disinyalir beroperasi dalam “vakum regulasi” selama bertahun-tahun. Aturan Utama yang “Lumpuh” Seharusnya, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD memiliki…
-
Dugaan ‘Main Mata’ Pajak Katering: Vendor Terima Miliaran dari APBD, Tapi Bayar Pajak Hanya Recehan
BOJONEGORO (DIORAMA) – Sebuah anomali besar dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman di Kabupaten Bojonegoro terungkap. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Timur Tahun 2024 menemukan adanya ketimpangan drastis antara nilai belanja makan-minum perangkat daerah dengan nilai pajak yang disetorkan oleh para vendor rekanan pemerintah. Data Fantastis: Belanja Miliaran, Pajak…
-
Ketika ‘Kebenaran’ Dilabeli ‘Perusak’; Menakar Luka Demokrasi di Balik Stigma Wartawan
BOJONEGORO (DIORAMA) – Demokrasi kita kembali diuji oleh tajamnya lidah kekuasaan yang gagal memahami kritik. Pernyataan kontroversial oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Tati Supriati Irwan, yang menyematkan label “Wartawan Perusak”, memicu gelombang perlawanan intelektual dari komunitas pers di Jawa Timur. Labelisasi: Sebuah Lonceng Kematian bagi Kritik? Teguh Imam Waluyo, Ketua DPC…
-
Tiga Bulan ‘Menjarah’ Grabagan; Menyoal Legalitas Galian C Pakis dan Dugaan Penikmat Solar Subsidi
TUBAN (DIORAMA) – Ketegasan supremasi hukum di wilayah hukum Tuban kembali diuji. Aktivitas tambang Galian C di Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, kini menjadi sorotan tajam publik. Meski telah mengeruk bumi selama hampir tiga bulan, legalitas operasional tambang tersebut diduga kuat masih menjadi “zona abu-abu” di tengah dugaan penggunaan BBM bersubsidi secara ilegal. Eksploitasi Tanpa Alas…
-
Paradoks Anggaran Binangun: Dana Jalan Rp139 Juta Menyeberang ke Jembatan di Lahan PJKA
TUBAN (DIORAMA) – Sebuah tanda tanya besar kini menggelayuti tata kelola keuangan di Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Proyek infrastruktur yang mulanya direncanakan sebagai penguat akses lingkungan, mendadak berubah haluan di tengah jalan. Dana segar senilai Rp139 juta yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2020, “menyeberang” peruntukannya dari pembangunan jalan menjadi pembangunan jembatan penghubung.…
-
Mengurai Praktik ‘Off-Budget’ di Lingkungan Pendidikan; BPK Temukan Rp. 857 Juta Dana Kantin Digunakan Langsung
BOJONEGORO (DIORAMA) – Dunia pendidikan Bojonegoro diguncang temuan krusial terkait pengelolaan aset daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Timur Tahun 2024 mengungkap adanya praktik anggaran di luar mekanisme resmi (off-budget) yang melibatkan ratusan satuan pendidikan. Dana sewa kantin yang merupakan kekayaan daerah diduga “disulap” menjadi dana taktis mandiri tanpa menyentuh Rekening Kas Umum Daerah…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
-
Jembatan Aspirasi yang Runtuh: Skandal Rp. 242 Miliar dan ‘Bencana’ Etika di DPRD Magetan
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
-
Jembatan Aspirasi yang Runtuh: Skandal Rp. 242 Miliar dan ‘Bencana’ Etika di DPRD Magetan
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
-
Jembatan Aspirasi yang Runtuh: Skandal Rp. 242 Miliar dan ‘Bencana’ Etika di DPRD Magetan
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
-
Jembatan Aspirasi yang Runtuh: Skandal Rp. 242 Miliar dan ‘Bencana’ Etika di DPRD Magetan
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…
-
Ironi APBD Bojonegoro 2026: Di Tengah Beban Pajak Rakyat, Mengalir Miliaran Insentif Tambahan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
BOJONEGORO (DIORAMA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan dokumen suci yang memuat komitmen moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, ketika lembar demi lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026 dibuka ke hadapan publik, sebuah anomali etika dan asas kepatutan sosial mendadak mengemuka. Dokumen publik…
-
Jalan Tengah Kepastian Hukum, Pentingnya Satu Wadah Kewenangan bagi Organisasi Advokat
Oleh : Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H. HEAD OF LEGAL OFFICE SAKTY LAW & ASSOCIATES SURABAYA Pembentukan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) bukanlah pilihan politik, melainkan kebutuhan sistemik dan terstruktur yang sangat penting bagi dinamika berkembangnya Organisasi Advokat . Tanpa adanya satu otoritas yang jelas, profesi advokat akan terus terjebak dalam konflik internal yang…
-
Menguak “Tabir Busuk Tanah Gaib” Senilai Rp. 1,55 Miliar di Bojonegoro
BOJONEGORO (DIORAMA) – Tanah seluas lebih dari 31.000 meter persegi—setara dengan empat lapangan sepak bola “menghilang” dari peta pengawasan pemerintah daerah?. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No. 50.B Tahun 2024 mengungkap sebuah anomali besar. Sebanyak tiga bidang tanah yang diperuntukkan bagi tanggul Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Kanor senilai Rp. 1,55 Miliar kini berstatus “gaib”…