BOJONEGORO (DIORAMA) – Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko tengah menghadapi sorotan serius setelah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 mengungkap sejumlah persoalan tata kelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: bagaimana memastikan proyek bernilai besar tersebut tetap berjalan sesuai hukum, melindungi hak warga, dan bebas dari penyimpangan?
Aspek Kehutanan dan Kepastian Hukum
Salah satu catatan penting berkaitan dengan kewajiban penyelesaian administrasi pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta merujuk pada SK Menteri LHK Nomor SK.983/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2023.
Secara normatif, pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan wajib memenuhi seluruh prosedur perizinan. Ketidaklengkapan administratif berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif, termasuk evaluasi ulang izin pemanfaatan kawasan.
Apabila proses ini tidak segera dituntaskan, terdapat risiko perlambatan proyek yang bisa berdampak pada pembengkakan biaya konstruksi akibat faktor waktu dan eskalasi harga material. Karena itu, kepastian hukum menjadi prasyarat utama agar PSN ini tidak terganggu.
Hak Warga atas Ganti Kerugian
Temuan lain menyangkut dana ganti kerugian bagi warga terdampak yang menurut laporan mencapai sekitar Rp35,3 miliar dan belum sepenuhnya terealisasi. Dalam kerangka UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara adil, layak, dan tepat waktu.
Penundaan pencairan—apa pun penyebabnya—perlu dijelaskan secara transparan kepada publik. Bagi warga terdampak, kepastian pembayaran bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlanjutan hidup setelah melepas tanah yang menjadi sumber ekonomi keluarga.
Prinsip keadilan sosial menuntut agar negara hadir bukan hanya dalam mengambil lahan untuk kepentingan umum, tetapi juga dalam memastikan hak warga terpenuhi tanpa ketidakpastian.
Transparansi dan Pencegahan Risiko Penyimpangan
Dalam proyek berskala besar, risiko keterlambatan sering kali berdampak pada perubahan struktur biaya. Di sinilah pentingnya pengawasan berlapis dan transparansi penuh.
Temuan audit seyogianya menjadi dasar evaluasi menyeluruh—bukan untuk saling menyalahkan, melainkan memastikan tidak ada praktik yang menyimpang dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aparat pengawas internal, lembaga audit, dan aparat penegak hukum memiliki peran memastikan setiap kebijakan dan tindakan tetap berada dalam koridor hukum.
Pertanyaan publik yang muncul perlu dijawab melalui mekanisme resmi dan terbuka, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis tetap terjaga.
Peran Pemerintah Daerah dan Pusat
Sebagai proyek strategis, Bendungan Karangnongko juga melibatkan pemangku kepentingan lintas level pemerintahan, termasuk BBWS Bengawan Solo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Koordinasi dan supervisi yang efektif menjadi kunci agar hambatan administratif di daerah tidak berlarut-larut.
Intervensi kebijakan yang tepat waktu dapat mencegah potensi kerugian negara sekaligus memastikan agenda strategis nasional berjalan sesuai rencana.
Catatan Redaksi
Bendungan Karangnongko diharapkan menjadi simbol kedaulatan air dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi contoh lemahnya koordinasi dan tata kelola. Audit dan evaluasi harus dipandang sebagai momentum perbaikan sistem.
Rakyat telah berkontribusi melalui tanah dan dukungan sosialnya. Negara berkewajiban memastikan bahwa pembangunan berlangsung transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Proyek strategis bukan sekadar soal beton dan anggaran, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik.Yans212